Rabu, 04 April 2018

Ketua PKS Gas Pol #2019GantiPresiden

Jakarta - Media sosial sedang diramaikan gerakan #2019GantiPresiden. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang mengaku menjadi bagian, memberikan penjelasan gerakan yang jadi kontroversi itu. Beberapa pihak yang menganggap gerakan itu tak tepat lantaran seperti kampanye, padahal tahapan kampanye Pilpres 2019 masih jauh. Mardani menyatakan #2019GantiPresiden adalah gerakan sah.

"Pertama-tama ingin menegaskan gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang sah, legal dan konstitusional. Konstitusi kita di Pasal 22E menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun untuk memilih salah satunya presiden dan wakil presiden," tutur Mardani dalam keterangannya, Rabu (4/4/2018).

Mardani mengatakan gerakan ini merupakan langkah baik demi kemajuan bangsa ke depan. Dia menyebut #2019GantiPresiden sebagai kelanjutan dari Pilkada DKI Jakarta 2017. Berikut penjelasan lengkap Mardani soal esensi gerakan #2019GantiPresiden, dengan sejumlah suntingan tanda baca:

Esensi gerakan #2019GantiPresiden
-Serial No 5-

Oleh Mardani Ali Sera

Pertama-tama ingin menegaskan Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang sah, legal dan konstitusional. Konstitusi kita di Pasal 22E menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun untuk memilih salah satunya presiden dan wakil presiden.

Gerakan #2019GantiPresiden juga sah seperti dijelaskan di Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan adalah di tangan rakyat.

Jadi gerakan yang menjelaskan urgensi #2019GantiPresiden dengan data, analisa dan dengan menyodorkan calon lain yang lebih baik agar dipilih pada Pilpres 2019. Ini bagian dari pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih yang terbaik.


Jadi, gerakan #2019GantiPresiden merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir, yaitu 'Dua Periode' untuk Pak Jokowi. Ini juga gerakan sah, legal dan konstitusional.

Karena demokrasi justru memerlukan kompetisi. Dibanding Liga Inggris atau Piala Dunia 2018 sekalipun, kompetisi Pilpres 2019 justru jauh lebih penting, lebih signifikan dan ber-impact tinggi bagi rakyat Indonesia.

Jika selama ini rakyat mungkin dasar memilihnya karena pesona pribadi, ganteng, sederhana, pandai, figur, tegas, dan lain lain. Kita inginkan kompetisi yang lebih substansi dengan menelisik karaker kepemimpinannya, kualitas kepribadiannya, track record selama ini termasuk kebijakan, program hingga kecenderungannya.

Karena itu esensi gerakan #2019GantiPresiden adalah sehat dan baik bagi demokrasi. Berkompetisi yang lebih substantif, yaitu kompetisi gagasan untuk menyelesaikan problem bangsa ini. Gagasan tentang utang negara, bagaimana gagasan soal dunia usaha, bagaimana gagasan soal demokrasi yang makin terancam. Memang gerakan #2019GantiPresiden kesannya seperti 'kejam' tapi bahasa lugas kadang diperlukan agar kita sadar. Dan karena itu pula sejak awal, kami memperkirakan akan ada reaksi.

Sudah ada www.arrahmahnews.com dan belakangan akun twitter @makLambeTurah memposting foto saya dengan Zakaria yang difitnah sebagai Abu Hamzah/Abu Tour dan menjelaskan gerakan ini dibiayai travel bermasalah. Fitnah dan serangan ini mungkin bukan yang terakhir. Tapi kami berlindung pada Allah, sebaik-baik Pelindung, dari segala keburukan makhluk. Dalam AlQuran Surat Hud 88 'Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah'.

Sebagai kelanjutan dari gerakan 212 di DKI, kita ingin membawa perubahan yang lebih baik terhadap kepemimpinan bangsa ini di 2019. Kepemimpinan yang mengedepankan aspek keimanan dan ketakwaan serta kedaulatan, kemandirian, dan keadilan sosial dalam memimpin dan mengelola bangsa ini.


Lalu apa esensi Gerakan #2019GantiPresiden. Ada tiga: Pertama wake up call bagi semua anak bangsa. Umat Islam khususnya dan para ulamanya lebih khusus lagi, bahwa Pemilu 2019 sudah di ambang mata. Pencoblosan pada hari Rabu, 17 April 2019 antara jam 07.00 WIB-13.00 WIB sangat penting dan fundamental menentukan nasib bangsa. Karena kita memilih pemimpin nasional baik legislatif ataupun eksekutif.

Khusus untuk Pilpres sekarang menjadi lebih utama lagi karena berbarengan dengan Indonesia mendapat kesempatan emas (golden opportunity) dalam bentuk bonus demografi yang tidak terjadi dalam beberapa abad ke depan. Dan adagium almost everything rise and fall on leadership selalu berlaku. Hampir segalanya naik dan turun karena kepemimpinan. Apakah Indonesia akan jadi negera yang bersinar/terbit atau menjadi negara gagal/tenggalam tergantung siapa presidennya di 2019.

Kedua, walau pencoblosannya di April 2019, pendaftarannya dilaksanakan pada 4-10 Agustus 2018. Tidak sampai lima bulan ke depan kita sudah punya pasangan capres/cawapres. Dan ini proses yang penuh persyaratan, penuh perhitungan serta penuh resiko.

Makin awal kita menyiapkan diri makin rapi dan sedikit keburukan yang kita dapat. Syarat 20% kursi hasil Pileg 2014 lalu, siapa calon yang dapat memenangkan dengan komposisi seperti apa (sipil militer, jawa-luar jawa hingga nasionalis-keummatan) perlu dibahas, dikaji, dibuat simulasi. Dan itu akan sangat baik dilakukan jika tidak hanya domain partai atau ormas. Tapi partisipasi dari semua sangat menajamkan dan menguatkan kesimpulan kita. Karena itu, di poin dua ini sifat gerakan ini lintas partai, lintas ormas, lintas suku, lintas agama. Siapapun warga Indonesia yang ingin kepemimpinan lebih baik di 2019 monggo bersatu.
Load disqus comments

0 komentar