Rabu, 21 Maret 2018

Pilkada 2018 dan Foto Tokoh Bangsa


Jakarta - Foto tokoh bangsa menjadi perdebatan serius dalam momentum Pilkada 2018 kali ini. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 menegaskan larangan memasang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus partai politik dalam alat peraga kampanye (APK). Para tokoh itu misalnya Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, KH Hasyim Asy'ari, dan lainnya. 


Banyak partai politik mempersoalkan aturan ini. Bagi parpol, tokoh nasional itu adalah inspirator dan kebanggaan. Ruh partai politik juga dibangun atas dasar pemikiran dan kiprah dari tokoh nasional tersebut. Makanya, bagi parpol pelarangan ini berlebihan. PDI-P, PKB, dan PPP secara tegas meminta KPU memperjelas aturan itu, sehingga tidak kontraproduktif dengan demokrasi itu sendiri.


Ini semua adalah indikasi bahwa parpol "takut" kehilangan tokoh publik yang menjadi ikon partai itu. PDI-P pasti akan selalu memasang foto Bung Karno, sama dengan PKB yang akan selalu memasang foto Gus Dur dan Kiai Hasyim Asy'ari. Tanpa itu, mereka sangat kesulitan untuk hadir di masyarakat bawah. Dari sini, jelas sekali bahwa parpol selama ini jarang yang turun ke bawah. Foto tokoh nasional menjadi "alat" bagi mereka dalam kampanye di masyarakat bawah. 

Peraturan KPU itu tentu saja sudah melewati proses panjang, termasuk bersama wakil rakyat. Kalau dipersoalkan, itu sangat tidak rasional. Kemudian, foto tokoh nasional itu sudah menjadi milik semua anak bangsa, bukan milik satu golongan saja. Makanya, jangan sampai diklaim itu sebagai milik satu golongan. Tokoh nasional adalah kebanggaan semua anak bangsa. Kemudian, kalau sekedar memasang gambar tokoh tanpa aksi nyata dari nilai-nilai yang diwariskan para tokoh, sama saja dengan menjual produk abal-abal dan hoax, tapi dikasih merk produk unggulan. 

Perilaku politik yang menjual kebesaran tokoh bangsa merupakan bukti terciptanya politik seduksi (rayuan) dalam tubuh politisi kita. Wajah politik seduksi selalu menampilkan dirinya secara menarik, penuh make-up, lipstik, dan aksesoris lainnya. Namun di balik itu, mereka menyiapkan jaring-jaring rayuan yang merongrong kehancuran dan kebinasaan. 

Menurut Thomas Docherty dalam After Theory (1996: 27), disebabkan kegagalan politik kontemporer yang menghasilkan inovasi, orisinalitas, dan kebaruan, wacana politik memfokuskan diri bagi keberlangsungannya pada rayuan yang menciptakan semacam politik seduksi. Di dalam jagat rayuan, wacana politik bukan lagi dibangun oleh arsitektur nalar-nalar rasional, akan tetapi oleh berbagai trik rayuan, dalam rangka menggoda manusia politik. 

Mekanisme yang bekerja dalam rayuan, sebagaimana yang dikatakan Jean Baudrillard dalam Seduction (1990: 7), tidak lagi relasi psikis, tidak pula represi atau ketaksadaran, akan tetapi relasi permainan, tantangan, duel, dan strategi penampakan. 

Politik Pengabdian
Kalau arsitektur politik rasional digantikan politik seduksi, maka rakyat akan kehilangan posisinya sebagai pemegang saham republik ini. Dari sini, harus ada arsitektur politik pengabdian dalam dinamika politik di Indonesia. Seorang pemimpin besar (khalifah) bernama Ali bin Abi Thalib bisa menjadi referensi dalam kitab arsitektur politik pengabdian.  Alkisah, tidak seperti biasanya, hari itu Khalifah Ali bin Abi Thalib pulang lebih sore menjelang waktu ashar. Istrinya, Fatimah binti Rasulullah menyambut kedatangan suaminya yang sehari suntuk mencari rezeki dengan sukacita. Siapa tahu, Ali bisa membawa uang lebih banyak karena kebutuhan di rumah makin besar.
Ternyata, kedatangan ke rumah tidak membawa apa-apa. Khalifah Ali justru memberikan hartanya hari itu kepada seorang pengemis, karena dilihat sangat kasihan. Ali menerangkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Fatimah, masih dalam senyum, berkata, "Keputusan Kanda adalah yang juga akan saya lakukan seandainya saya yang mengalaminya. Lebih baik kita mengutangkan harta kepada Allah daripada bersifat bakhil yang dimurkai-Nya, dan menutup pintu surga buat kita."
Menyimak kisah dalam diri seorang khalifah utama tersebut, arsitektur politik pengabdian terletak pada kesederhanaan. Walaupun menjabat seorang presiden, Ali tidak pernah hadir dalam sebuah kereta kemewahan. Ia selalu hadir sebagai manusia biasa yang sangat dekat dengan rakyatnya. Walaupun ia menantu seorang Nabi dan juga seorang yang dikenal cendekiawan utama bangsa Arab, hidupnya dipertaruhkan untuk menjadi teladan bagi bangsanya. Ia tak pernah silau dengan kemewahan, ia silau dengan kejujuran dan kesederhanaan. 

Arsitektur politik pengabdian inilah yang akan memangkas habis politik dasamuka, yakni politik yang tercermin pada karakter "esuk dhele, sore tempe, malam onde-onde" (pagi berjualan kedelai, sore tempe, dan malamnya onde-onde), alias sifat dan sikap yang mencla-mencle dalam mengemban amanah publik. Kalau politik dasamuka sirna, maka lahir politisi yang mengimplementasikan arsitektur politik pengabdian dalam setiap lelaku jabatan. Jabatan hanya sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Load disqus comments

0 komentar